jurnal bisnis online

INILAHCOM, Jakarta - Hari-hari ini, konsistensi pemerintahan Jokowi-JK dalam merealisasikan hilirisasi mineral diuji. Apakah industri tambang mineral sudah memenuhi kewajiban membangun smelter, atau malah tidak.

Ketua Asosiasi Smelter Indonesia, R Sukhyar menuturkan, kewajiban industri mineral untuk membangun smelter yang diamanatkan UU No 4/2009 tentang Minerba (Mineral dan Batubara), menyebabkan pola bisnis industri mineral dalam negeri, berubah. sebelumnya industri mineral hanya berkutat di eksplorasi produksi dan pengangkutan‎.

Namun, kini berubah menjadi eksplorasi, produksi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan. "Perubahan pola bisnis ini membawa dampak perubahan pada investasi, strategi, dan proyeksi keekonomian untuk setiap perusahaan," kata Sukhyar di Jakarta.

Di lain pihak, Sukhyar berharap, kewajiban membangun smelter ‎dapat memberikan manfaat dan nilai tambah yang optimal bagi industri dalam negeri, pendapatan negara dan manfaat untuk masyarakat.

"‎Konsistensi pemerintah dalam menerapkan program hilirisasi melalui kewajiban membangun smelter tersebut patut didukung karena akan membawa perubahan mendasar pada manfaat yang akan timbul dalam jangka panjang secara berkesinambungan dirasakan oleh negara dan masyarakat," ucap Sukhyar.

Meski begitu, Sukhyar menilai upaya mewujudkan hilirisasi tambang ini, tidak ‎harus dibebankan sepenuhnya pada pengusaha. Kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta sangat dibutuhkan.

"Ini dilakukan agar pola bisnis perusahaan mineral tambang tetap dapat kompetitif sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini," tutur Sukhyar. [ipe]

#ESDM #subsidi #Diesel #listrik #Ekonomi #Rumah #PLN #infoPLN #energi #Cina #Ekonomi #AS #bambangbrodjonegoro #RiniSoemarno #SudirmanSaid #RizalRamli #kebijakan #aktual #proyek #Gerindra #PresidenJokowi #jokowi #JKW4P #Prabowo #SBY #Megawati #capres